LAW FIRM HK

LAW FIRM HK atau firma hukum yang didirikan oleh (HK) Herman Karim. HK adalah seorang advocate atau konsultan hukum dan Managing Partner dibidang hukum Pidana, Perdata, Kepailitan, Tata Usaha Negara dan Hukum Ketenagakerjaan.

Kami professional dengan melakukan upaya upaya negosiasi, mediasi sehingga tercapainya kesepakatan perdamaian diantara para pihak dengan menggunakan sarana hukum sebagai jalan penyelesaiannya.

Kenapa Memilih Law Firm HK

Profesional

Kami memiliki konsultan hukum dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang tepat dalam memecahkan masalah hukum klien serta terjaminnya kerahasian klien.

Berdedikasi

Kami akan menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran untuk memecahkan masalah hukum klien dengan baik dan benar demi tercapainya kepentingan hukum klien.

Disiplin

Kami akan melaksanakan kepercayaan klien dengan penuh tanggung jawab dalam memecahkan masalah hukum klien dengan disiplin ilmu yang kami miliki.

Profile Lawfirm HK

Hukum Pidana

Pelayanan Hukum ditingkat kepolisian (penyelidikan, penyidikan), kejaksaan (Penuntutan) bahkan sampai dipengadilan Pidana.

Pelayanan untuk jenis tindak pidana:

Tindak Pidana Umum:

- Seperti penipuan, penggelapan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya

Tindak Pidana Khusus

- Tindak pidana Korupsi

Hukum Perdata

Gugatan wanprestasi/PMH ke Pengadilan Negeri
Misalnya:

- Gugatan akibat melanggar perjanjian.

- Gugatan akibat perbuatan melawan hukum secara Perdata
Gugatan Kepalitan ke Pengadilan Niaga
Misalnya:

Kreditur Melakukan gugatan Pailit kepada Debitur (Perusahaan) akibat hutang tidak dibayarkan
Gugatan Ketenagakerjaan ke Pengadilan Hubungan Industian (PHI)
Misalnya:

- Karyawan mengugat Perusahaan akibat PHK dan pesangon tidak dibayarkan. Sebelum berproses di PHI, HK melakukan somasi/peringatan kemudian mediasi (biparit ditingkat perusahaan atau tripartir di tingkat Dinas Ketenagakerjaan), apabila tidak ada titik temu maka berlanjut ke Pengadilan PHI.
Melakukan gugatan perceraian dan pembagian harta gono gini ke Pengadilan Agama bagi beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Agama Kristen.

Sebelum melakukan gugatan secara Perdata kami melakukan somasi/peringatan, kemudian mediasi dan apabila mediasi tidak menemukan titik temu maka dilanjutkan ke proses gugatan.

Hukum Tata Usaha Negara

Gugatan sengketa Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi
Gugatan Pembatalan Surat Keputusan/Surat Penetapan Pejabat Pemerintahan atau Pembatalan sertifikat Tanah Ke Pengadilan Tata Usaha Negara.